Setjen Wantannas Selenggarakan Rakertas 6 - 8 Juni 2017
13/06/2017
Setjen Wantannas Selenggarakan Rakertas 6 - 8 Juni 2017

Pada tanggal 6 – 8 Juni 2017, bertempat di Hotel Sunlake, Jl. Danau Permai Raya , Sunter, Jakarta, Setjen Wantannas menyelenggarakan Rapat Kerja terbatas (Rakertas) dengan membahas beberapa topik yang dinilai strategis. Terdapat 8 topik yang dibahas pada forum Rakertas, namun hasil yang paparkan ketika penutupan kegiatan hanya 4 topik yaitu : 1) Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berkelanjutan dan Berkeadilan guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, 2) Antisipasi dan Solusi Maraknya Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) di Wilayah NKRI dalam rangka Menjaga Stabilitas Ketahanan Nasional, 3) Penanggulangan Ancaman Radikalisme di Tengah Dinamika Politik dalam rangka Menjaga Ketahanan Nasional, 4) Antisipasi dan Solusi Terhadap Dampak Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing dalam rangka Ketahanan Nasional.


Prof. Dr. Suryono Hadi Sutjahjo, MS akademisi dari Institut Pertanian Bogor menyampaikan bahwa minerba merupakan sumberdaya alam yang tak terbarukan, sehingga pengelolaan minerba perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, akuntabel, berkelanjutan, ramah lingkungan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prof. Dr. Suryono melanjutkan bahwa beberapa pokok persoalan yang timbul adalah kebijakan pertambangan belum sepenuhnya berorientasi kepentingan sosial dan disharmoni peraturan perundang-undangan dan implementasinya. Faktor yang ikut berpengaruh terhadap permasalahan ini yaitu harga komoditas minerba sangat ditentukan pasar internasional, isu-isu internasional di bidang lingkungan (perubahan iklim) yang memandang bahwa penambangan minerba merusak lingkungan.


Paparan kedua mengenai daerah otonomi baru disampaikan oleh Dr. Suparto Wijoyo dari Universitas Airlangga. Mengawali paparannya, Dr. Suparto menyampaikan bahwa secara historis, hancurnya beberapa kerajaan di nusantara adalah karena mereka tidak mau membagi sebagian kekuasaannya dalam bentuk otonomi sehingga timbulah beberapa pemberontakan. Dr. Suparto  melanjtkan bahwa pemberian otonomi luas pada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan publik, penyediaan barang kebutuhan publik, serta pelembagaan partisipasi publik yang nyata, namun kenyataannya, daerah otonom baru justru gagal menghadirkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat mulai dari ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dana pembangunan, pelayanan publik yang tidak optimal, kesehatan, maupun pelayanan dasar dan lainnya. Strategi yang bisa diterapkan salah satunya adalah dengan mengharmonisasikan kebijakan dan regulasi terkait pemekaran daerah yaitu mengoptimalkan peran Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Dr. Nushasyim dari LIPI menyampaikan paparan mengenai ancaman radikalisme dimana menurutnya radikalisme timbul dari lemahnya regulasi pencegahan dan penegakan hukum radikalisme, tajamnya jurang pemisah aspek sosial dan ekonomi serta bebasnya arus informasi akibat penetrasi ideologi asing. Strategi yang dapat ditempuh adalah meingkatkan pengelolaan kemajemukan dengan cara memperluas lapangan kerja bagi masyarakat bawah, ketersediaan bahan pokok yang cukup, harga yang terjangkau dan distribusi yang merata dan membuka akses sumber ekonomi bagi masyarakat bawah.
Paparan terakhir disampaikan oleh Dr. (Cand) MJ. Widijatmoko, SH, Sp.N dari MJW Institue Jakarta yang mengatakan bahwa pokok permasalahan mengenai kepemilikan rumah oleh orang asing adalah regulasi terkait kepemilikan rumah tempat tinggal dan kehadiran orang asing belum optimal untuk menjawab persoalan yang berkembang, belum sinerginya penataan kelembagaan yang memiliki otoritas pengaturan pengawasan dan registrasi tentang kepemilikan dan penggunaan tanah, dan masih rendahnya kualitas sarana prasarana - pemutakhiran data dan sistem dalam pendataan kepemilikan dan penggunaan tanah, rumah tempat tinggal/hunian, dan kehadiran orang asing.

Setelah semua kelompok menyampaikan paparannya, Sesjen Wantannas, Letjen TNI Nugroho Widyotomo memberikan ulasan terhadap setiap materi dengan maksud untuk menyempurnakan pembahasan. Kegiatan penutupan paparan Rakertas di tutup setelah sesi diskusi dan sambutan penutupan dari Sesjen Wantannas.

 

Setjen Wantannas
Ketua Wantannas
Ir. H. Joko Widodo
Letjen TNI Nugroho Widyotomo
Sesjen Wantannas
Letjen TNI Nugroho Widyotomo
Statistik Pengunjung

  • Hari ini 121
  • Kemarin 214
  • Minggu 1209
  • Bulan 3250
  • Semua 76802
Saat ini ada 99 pengunjung website